SEJARAH SOSIAL POLITIK INDONESIA TAHUN 1999─SEKARANG

PAPER SEJARAH SOSPOL INDONESIA

SEJARAH SOSIAL POLITIK INDONESIA

TAHUN 1999─SEKARANG

                                                                  

DISUSUN OLEH :

DYAH RETNOWATI  11417141035

ILMU ADMINISTRASI NEGARA REGULER

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

2012

BAB I

PENDAHULUAN

A.   LATAR BELAKANG

Indonesia selama masa pemerintahan Soeharto yang otoriter mengalami keadaan buruk hingga pada akhirnya Soeharto lengser dan digantikan oleh BJ Habibie pada tahun 1998-1999. Masa kepresidenan Habibie hanya berlangsung selama 1 tahun saja karena banyaknya konflik-konflik yang melada Indonesia saat itu. Kekacauan karena adanya konflik-konflik antar etnis maupun agama terjadi di banyak tempat di Indonesia yang mengakibatkan para korban mengungsi di negari sendiri. Adanya kasus pemisahan wilayah Timor Timur pada saat itu semakin membuat posisinya di kursi kepresidenan melemah. Disaat Negara begitu kacau, rakyat bersiap-siap menyelenggarakan pemilihan umum untuk yang pertama kalinya.

Pemilhan umum yang diselenggarakan untuk pertama kalinya tersebut dimenangkan oleh Megawati Sukarnoputri akan tetapi karena saat itu Presiden masih dipilih oleh MPR, dan MPR memilih Abdurrhman Wahid sebagai Presiden maka Abdurrahman Wahidlah yang menjadi Presiden menggantikan Habibie dan memilih Megawati Sukarnoputri sebagai Wakil Presidennya. Abdurrahman Wahid mendorong pluralisme dan keterbukaan di Indonesia. Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR.

Setelah Abdurrhman Wahid lengser, Presiden digantikan oleh Megawati Sukarnoputri. Selama masa pemerintahan Megawati Sukarnoputri banyak aksi-aksi terorisme yang memakan banyak korban jiwa. Tahun 2004 diselenggarakan pemilihan umum Presiden langsung untuk yang pertama kalinya oleh seluruh rakyat Indonesia. Tokoh baru bernama Susili Bambang Yudhoyono dari partai baru bernama Demokrat muncul sebagai pemenang pemilu saat itu sebagai saingan berat Megawati Sukarnoputri. Selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono banyak terjadi bencana alam yang bertubi-tubi dan kasus-kasus korupsi di berbagai elemen pemerintahan. Kondisi Indonesia pada masa kepemimpinan keempat tokoh Presiden tersebut serta peristiwa dan kasus yang melanda mereke akan dibahas di dalam paper ini.

B.   RUMUSAN MASALAH

1.      Bagaimana kepemimpinan Presiden tahun 1999-sekarang?

2.      Bagaimana keadaan social politik Indonesia tahun 1999-sekarang?

BAB II

PEMBAHASAN

INDONESIA TAHUN 1999─SEKARANG

Selama 17 bulan menjabat sebagai Presiden ketiga Indoinesia (1998-1999), Habibie memperkenalkan reformasi yang menjanjikan suatu masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan terbuka. Tetapi, kebobrokan ekonomi yang terus mendera, kekerasan social, krisis politik yang tiada henti, serta keraguan yang meluas menyangkut kejujuran dan legitimasi pemerintah merongrong harapan reformasi tersebut. Peristiwa yang terjadi pada saat itu seperti :

• Kekerasan etnis/agama terjadi di Maluku

• Pemisahan Timor Timur menjadi negara merdeka melalui referendum yang disponsori oleh PBB; konflik antar pro-kemerdekaan dan pro-Indonesia menimbulkan banyak korban jiwa.

Pada bulan Januari 1999, Ali Alatas mengumumkan bahwa, jika usulan otonomi Timor Timur ternyata ditolak, wilayah tersebut akan diberi kemerdekaan. Habibie sendiri mengatakan bahwa paling lambat sebelum 1 Januari 2000 dia ingin isu Timor Timur ini tidak lagi menganggu Indonesia. Menurut pendapatnya, kalau orang Timor Timur tidak mau tetap bergabung dengan Indonesia, lebih baik mereka merdeka saja. Habibie tidak mendapat banyak dukungan dari kekuatan-kekuatan politik tingkat nasional untuk kebijakannya mengenai Timor Timur. Pada bulan Februari 1999, Megawati Sukarnoputri—yang muncul sebagai salah satu calon kuat pemenang pemilihan umum yang akan diadakan tahun itu—mengatakan didepan 150.000 para pendukungnya bahwa Timor Timur adalah bagian dari Indonesia dan bahkan ia tidak akan menerima pemisahan diri wilayah tersebut dari RI. Pandangan yang sama dikemukakan Abdurrahman Wahid.

Namun demikian, ABRI tampaknya memiliki pemikiran yang berbeda. Meskipun bukti-bukti yang ada masih belum padu, dapat ditarik kesimpulan bahwa para petinggi ABRI telah memutuskan bahwa, jika suatu referendum menghasilkan suara untuk memisahkan diri, mereka akan menggerakkan sebuah aksi bumi hangus di Timor Timur. Hal ini kiranya dimaksudkan sebagai peringatan kepada wilayah-wilayah lain di Indonesia yang menginginkan otonomi yang lebih besar.

Referendum Timor Timur diadakan pada tanggal 30 Agustus 1999 dalam suasana damai dan tenang. Sebanyak 446.953 suara masuk, merepresentasikan 98,6 persen dari seluruh pemilih. Dari 438.968 suara yang sah, 78,5 persen menginginkan kemerdekaan, dan 21,5 persen sisanya menghendaki otonomi dalam lingkup negara Republik Indonesia. Begitu hasil referendum di umumkan, terror dan kekacauan dilancarkan oleh kaum milisi pro-Indonesia dengan, menurut beberapa laporan, bantuan tentara ABRI yang tidak berseragam.

Pada tanggal 12 September 1999, Habibie menyerah pada tekanan internasional dan setuju untuk membuka pintu masuk bagi pasukan perdamaian PBB ke Timor Timur. Tahap pertama ditandai dengan masuknya 2.500 pasukan asal Australia, Selandia Baru, Inggris Raya, Thailand, Singapura, dan Filipina, dibawah komando Australia. Pasukan dari negara lain datang kemudian. Tidak ada perlawanan. ABRI dan kaum milisi sekutunya menarik diri. Maka dimulailah suatu periode transisi menuju kemerdekaan bagi Timor Timur dibawah pengawasan PBB.

Sebelumnya, pada bulan Maret terdapat demonstrasi besar-besaran di Jakarta yang menyerukan dilancarkannya jihad (perang suci) untuk mempertahankan kaum Muslim Ambon dari serangan orang Kristen. Di bulan April, sebuah bom meledak di masjid Istiqlal di Jakarta pada jam salat. Pada bulan Agustus 1999, menetapkan bahwa konflik di Ambon merupakan sebuah perang suci bagi kaum Muslim, tetapi mereka mengeluarkan pernyataan ini tanpa dukungan pendapat legal yang otoritatif. Kekerasan antar umat ini berlanjut hingga tahun 2001.

Dalam kondisi semacam itu, rakyat Indonesia bersiap-siap untuk pemilihan umum bebas pertama mereka dalam 44 tahun. Sampai bulan April 1999, total 48 partai politik telah terdaftar. Sekitar 20 di antaranya secara popular diyakini sebagai partai bentukan keluarga dan kroni-kroni Suharto, dimaksudkan untuk merusak hasil pemilihan. Secara resmi, masa kampanye dimulai pada tanggal 19 Mei 1999. Pemilihan umum berhasil diselenggarakan dengan sedikit sekali gesekan pada tanggal 7 Juni 1999. Yang diperebutkan adalah 462 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kedalam jumlah ini, akan ditambahkan 38 kursi yang disisihkan untuk militer sehingga menghasilkan jumlah keseluruhan 500 anggota. Kelima ratus kursi DPR nasional ini akan digabungkan dengan 65 perwakilan kelompok fungsional (dipilih oleh KPU) dan 135 perwakilan daerah sehingga menghasilkan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dengan 700 anggota. MPR inilah yang nantinya memilih Presiden.

Sejak Oktober 1999, Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid sebagai Presiden keempat Indonesia, dia menduduki kursi kepresidenan hanya sselama 21 bulan. Sebagai pemimpin, dia menunjukkan kecerdasan yang memukau, kehangatan, keterbukaan, komitmeen pada pluralisme, dan penentangan terhadap dogmatisme. Proses pengangkatan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden melalui pemilu yang diselenggarakan pada 1999, partai PDI-P pimpinan Megawati Soekarnoputri berhasil meraih suara terbanyak (sekitar 35%). Tetapi karena jabatan presiden masih dipilih oleh MPR saat itu, Megawati tidak secara langsung menjadi presiden. Abdurrahman Wahid, pemimpin PKB, partai dengan suara terbanyak kedua saat itu, terpilih kemudian sebagai presiden Indonesia ke-4. Megawati sendiri dipilih Gus Dur sebagai wakil presiden.

Masa pemerintahan Abdurrahman Wahid diwarnai dengan gerakan-gerakan separatisme yang makin berkembang di Aceh, Maluku dan Papua. Selain itu, banyak kebijakan Abdurrahman Wahid yang ditentang oleh MPR/DPR. Berikut kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa selama pemerintahan Abdurrahman Wahid :

Tahun 2000 :

• Skandal Buloggate dan Bruneigate menerpa pemerintahan Gus Dur

• Kasus pemeriksaan dugaan korupsi mantan presiden Soeharto kandas

• Papua Barat (yang dulu disebut dengan Irian Jaya) menuntut referendum seperti Timor Timur.

• 17-21 April - Kerusuhan Poso babak yang kedua terjadi

• 16 Mei -15 Juni - Kerusuhan Poso masih terus berlanjut

• 19-23 Juli - Indonesia Terbuka 2000 diselenggarakan di Gelora Senayan, Jakarta. Indonesia memperoleh medali emas di tunggal dan ganda putra.

• 1 Agustus - sebuah bom meledak di Kedubes Filipina di Jakarta. Bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan rumah Duta Besar Filipina, Menteng, Jakarta Pusat. 2 orang tewas dan 21 orang lainnya luka-luka, termasuk Duta Besar Filipina Leonides T Caday.
• 27 Agustus - sebuah bom lainnya meledak di Kedubes Malaysia di Jakarta. Granat meledak di kompleks Kedutaan Besar Malaysia di Kuningan, Jakarta. Tidak ada korban jiwa.

• 13 September - bom kembali mengguncang Jakarta. Kali ini lantai parkir P2 Gedung Bursa Efek Jakarta diledakkan oleh sebuah bom mobil yang mengakibatkan 10 orang tewas, 90 orang lainnya luka-luka. 104 mobil rusak berat, 57 rusak ringan. (Lihat pula: Bom Bursa Efek Jakarta)

• 24 Desember - serangkaian ledakan bom pada malam Natal di beberapa kota di Indonesia merenggut nyawa 16 jiwa dan melukai 96 lainnya serta mengakibatkan 37 mobil rusak. (Lihat pula Bom malam Natal 2000)

Tahun 2001 :

• Kekerasan antar etnis Dayak dan Madura terjadi di Kalimantan

• IMF menghentikan bantuan moneternya

• Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran berkumpul di Gedung MPR dan meminta Gus Dur untuk mengundurkan diri dengan tuduhan korupsi dan ketidak kompetenan. Di bawah tekanan yang besar, Abdurrahman Wahid lalu mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada wakil presiden Megawati Soekarnoputri. Sekitar pukul 20.48, Gus Dur keluar dari Istana Merdeka. Saat berdiri di ujung teras, Gus Dur malah sempat melambaikan tangan kepada massa pendukungnya yang berunjuk rasa. Hanya pohon yang ditebang kelompok pendukung Gus Dur sebagai pelampiasan emosi.

Abdurrahman Wahid mendorong pluralisme dan keterbukaan. Dia mengizinkan masyarakat keturuna Cina menganut Konfusianisme untuk kembali menjalankan upacara dan ibadah mereka secara terbuka. Masa kepresidenan Abdurrahman Wahid yang penuh kekacauan itu pun berakhir pada pertengahan 2001. Di DPR, sebuah koalisi terbangun untuk melengserkannya dari kursi jabatan dengan cara menyelenggarkan siding istimewa MPR. Abdurrahman Wahid berusaha menghadang langkah ini dengan cara memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan, Susilo Bambang Yudhoyono, untuk menyatakan negara dalam keadaan darurat, sehingga proses di gedung parlemen tersebut akan terhenti, tetapi yang disebut belakangan ini menolak melakukannya dan akhirnya dipecat. Tetapi terlambat sudah bagi Abdurrahman Wahid untuk menyelamatkan kursi kepresidenannya. Pada bulan Juli, MPR bersidang dan memberhentikan dia, dan mengankat Megawati Sukarnoputri menjadi Presiden sebagai Presiden RI yang kelima, lagi-lagi sebagai seorang pemimpin interim. Tetapi, dalam kaitannya dengan kepemimpinan, Presiden baru ini tidak mampu berbuat banyak. Berbagai persoalan besar bangsa tetap tak terpecahkan.

Masa kepresidenan Megawati Sukarnoputri dari tahun 2001 sampai pemilu 2004 ditandai dengan sedikit saja pencapaian, tetapi setelah kaos selama periode kepemimpinan Abdurrahman dia paling tidak mampu menyematkan martabat lembaga kepresidenan. Dia dianggap memiliki sikap yang terlampau dingin dan pasif. Megawati tidak mewarisi karisma dari ayahnya Sukarno, tidak terlalu kompeten daam urusan administrasi dan kepemimpinan serta, dalam sikapnya yang pasif dan tertutup, tidak jauh berbeda dengan gaya Suharto. Suaminya, Taufik Kiemas, dipandang sebagai dalang dibalik panggung kekuatanya, seorang praktisi politisi dan fasilitator keuangan yang andal. Megawati menghadapi permasalahan besar yang merupakan warisan pemerintahan Suharto, krisis ekonomi dan social yang menyertai lengsernya dia dari kursi kepresidenan, dan kegagalan Habibie serta Abdurrahman untuk mengatasi hal ini. Korupsi merajalela dan bahkan lebih buruk daripada di masa pemerintahan Suharto. Permasalahan-permasalahan social semakin diperparah oleh pertumbuhan penduduk yang terus terjadi. Dari hasil sensus tahun 2000 melaporkan jumlah penduduk total Indonesia adalah 203,5 juta jiwa. Posisi ekonomi  masyarakat menengah perkotaan membaik, tetapi bagi banyak rakyat Indonesia tidak tersedia pekerjaan yang memadai dan kemiskinan pun meluas.

Dalam sejarah pemerintahan Megawati, lembaga kepresidenan Indonesia pada masa desentralisasi sangat berbeda dari lembaga yang sangat berkuasa dibawah Suharto. Desentralisasi Indonesia, sebagaimana diatur dalam sebuah undang-undang berangka tahun 1999 dan mulai berlaku sejak Januari 2001, dengan cepat mengubah negara Indonesia dari sebuah negara yang paling sentralistik di dunia menjadi salah satu negara paling desentralistik. Kecuali untuk pertahanan, urusan luar negeri, peradilan, masalah-masalah keuangan, dan keagamaan, semua fungsi pemerintahan dan anggaran yang menyertainya didesentralisasi ke pemerintah daerah.

Tantangan selanjutnya yang dihadi Megawati bertambah besar ketika terorisme menjadi sebuah isu dunia besar. Berikut beberapa kasus terorisme selama pemerintahan Megawati :

23 September  2001– 12 hari setelah 9/11, sebuah bom meledak di kawasan Plaza Atrium, Senen, Jakarta.
12 Oktober 2001 – sebuah ledakan bom mengakibatkan kaca, langit-langit, dan neon sebuah restoran cepat saji KFC di Makassar pecah. Tidak ada korban jiwa. Sebuah bom lainnya yang dipasang di kantor MLC Life cabang Makassar tidak meledak.
6 November  2001– sebuah bom rakitan meledak di halaman Australian International School (AIS), Pejaten, Jakarta.

12 Oktober 2002 – Sebuah klub malam di daerah Pantai Kuta dibom, 202 orang yang mayoritas turis meninggal, 300 lebih luka-luka. Sebuah bom lainnya meledak di dekat konsul AS di Pantai Sanur yang tidak menimbulkan korban. Pada saat yang bersamaan, di Manado, Sulawesi Utara, bom rakitan juga meledak di kantor Konjen Filipina, tidak ada korban jiwa.
Sesaat setelah pengeboman Abu Bakar Baasyir ditangkap. Ia dituduh berniat untuk menggulingkan pemerintahan Indonesia dengan posisinya sebagai pemimpin spiritual Jamaah Islamiyah (JI), kelompok yang disangka berada di balik pengeboman Bali.

5 Desember 2002 – bom rakitan yang dibungkus wadah pelat baja meledak di restoran McDonald’s cepat saji di Makassar, setahun setelah pengeboman KFC di kota yang sama. 3 orang tewas dan 11 luka-luka.

3 Februari 2003 – sebuah bom rakitan meledak di lobi Wisma Bhayangkari, Mabes Polri Jakarta. Tidak ada korban jiwa.

5 Agustus 2003 – Sebuah bom mobil meledak di depan Mariott Hotel di Jakarta.

Saat pemerintahan Megawati bulan Desember 2002, Pemerintah Indonesia dan GAM menandatangani kesepakatan damai di Jenewa, Swiss, dengan tujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata selama lebih dari 26 tahun. Kesepakatan itu menyetujui otonomi Aceh dan pemilihan umum yang bebas di provinsi yang hampir semuanya beragama Islam tersebut; sebagai balasannya GAM harus menyerahkan seluruh senjatanya. Akan tetapi pada tanggal 19 Mei 2003– Pembicaraan damai antara Pemerintah Indonesia dan GAM gagal sebagian karena militer Indonesia melakukan serangan ofensif ke kubu gerilyawan GAM. Darurat militer diberlakukan di provinsi Aceh.

Memasuki pada tahun 2004 tanggal Pada tanggal 5 april diselenggarakan pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD Indonesia 2004. Pemilu parlementer dan daerah suara terbanyak diperoleh Golkar dan disusul oleh PDI-P. Pada bulan tanggal 5 Juli tahun 2004 diselenggarakan pemilu Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2004-2008. Pada pemilu 2004, Megawati menyatakan pemerintahannya berhasil dalam memulihkan ekonomi Indonesia, dan pada 2004 maju ke pemilu 2004 dengan harapan untuk terpilih kembali sebagai presiden. Ujian berat dihadapi Megawati untuk membuktikan bahwa dirinya masih bisa diterima mayoritas penduduk Indonesia. Dalam kampanye, seorang calon dari partai baru bernama Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono muncul sebagai saingan Megawati. Partai Demokrat yang sebelumnya kurang dikenal, menarik perhatian masyarakat dengan pimpinannya, Yudhoyono, yang karismatik dan menjanjikan perubahan kepada Indonesia. Pemilihan putaran pertama menyisihkan kandidat lainnya sehingga yang tersisa tinggal Megawati dan SBY. Mantan jenderal SBY memenangi pemilihan presiden putaran kedua, sebagian disebabkan karena ketidakpercayaan pemilih terhadap Megawati.

Sembilan bulan pertama tahun 2004 ditandai dengan berbagai aktivitas politik menyambut pemilihan umum untuk menentukan anggota dewan dan presiden. Pemilihan umum untuk memilih  DPR yang berjumlah 550 kursi (kini semuanya dipilih oleh rakyat), DPRD provinsi, kabupaten, dan kotamadya, dan anggota sebuah lembaga nasional yang baru, DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang beranggotakan 128 orang, digelar pada bulan April. DPD dipandang sebagai sejenis senat, walaupun pada waktu selanjutnya ia masih harus berjuang untuk menentukan perannya yang jelas dalam kehidupan perpolitikan Indonesia. MPR—yang digunakan Soeharto untuk melegitimasi kepresidenan dan berbagai kebijakannya—kini terdiri dari DPR dan DPD yang duduk bersama dan, karenanya, merupakan sebuah lembaga yang sepenuhnya dipilih sepenuhnya oleh rakyat. MPR tidak akan lagi berhak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, yang akan dipilih secara langsung oleh rakyat.

Pemilihan umum April ini membutuhkan dukungan logistik yang luar biasa besar. Jumlah pemilih keseluruhan 147 juta, terdapat hamper 450.000 kandidat yang bersaing dan sekitar 585.000 tempat pemungutan suara, serta lebih dari 600 juta kertas suara harus dicetak. Komisi pemilihan umum sebagian besar diawaki oleh kalangan aktivis masyrakat sipil, yang dipandang akan mampu menggawangi pemilihan umum yang jujur dan adil. Terlepas dari munculnya beberapa persoalan, pemulihan umum berlangsung bebas, adil, dan damai. Meskipun demikian, prosesnya tidak sepenuhnya terbebas dari korupsi, yang akhirnya mengakibatkan beberapa anggota komisi pemilihan umum terseret ke meja hijau dan dijatuhi hukuman.

Hasil pemilihan umum parlemen pada bulan April 2004 di tingkat nasional adalah sebagai berikut (dengan mengabaikan beberapa inkonsistensi yang sifatnya minor dalam berbagai tabulasi hasil yang ada).

Partai	Suara sah	% suara sah	Kursi parlemen	% kursi parlemen
Golkar	24.480.757	21,6	128	23,3
PDIP	21.026.629	18,5	110	20,0
PKB	11.989.564	10,6	53	9,6
PPP	9.248.764	8,2	57	10,4
Demokrat	8.455.225	7,5	58	10,5
PKS	8.325.020	7,3	45	8,2
PAN	7.303.324	6,4	54	9,8
Lain-lain	22.633.131	19,9	45	8,2
Total	113.462.414	100,0	550	100,0

Ada beberapa hasil yang layak diperhatikan. Dukungan untuk PDIP pimpinan Megawati menurun secara drastis dari 33,7 persen pada pemilu tahun 1999 menjadi 18,5 persen pada tahun 2004. Namun demikian, dukungan untuk Golkar tetap cukup stabil : 22,4 persen pada tahun 1999, 21,6 persen pada tahun 2004. PKB yang dipimpin oleh Abdurrahman Wahid menurun dari 12,6 persen (1999) menjadi 10,6 persen (2004), tetapi tetap menjadi sebuah parati politik yang signifikan. Beberapa partai baru muncul sebagai kekuatan yang berarti, khususnya Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono,  yang memperoleh 7,5 persen, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang memenangkan 7,3 persen. PKS merupakan sebuah partai yang dilandaskan pada Islam fundamentalis, namun dalam kampanye pemilunya tidak mengusung isu-isu Islam tapi penentangan terhadap korupsi dan tuntutan akan keadilan dan kesejahteraan yang lebih merata. Di dalam pemilihan anggota DPRD di Jakarta, PKS bahkan muncul sebagai partai terbesar karena mendulang hamper seperempat dari seluruh suara.

Masih terdapat tanda-tanda loyalitas politik yang berbeda antara luar Jawa dan Jawa, dimana Golkar lebih kuat di kawasan yang disebut pertama. Partai ini memperoleh 70 (55 persen) dari 128 kursi di DPR-nya dar luar Jawa, semetara PDIP mendapatkan 72 (66 persen) dari 110 kursinya dari konstituennya di Jawa. Kaum perempuan masih belum terwakili secara baik. Terlepas dari harapan bahwa 30 persen dari kandidat yang diajukan partai adalah kaum perempuan, pada akhirnya hanya 12 persen dari anggota dewan yang terpilih adalah dari kaum tersebut (1999: 9 persen). Persentasi anggota DPR perempuan di antara partai-partai besar adalah 14 persen untuk Golkar dan Partai Demokrat serta 13 persen untuk PAN dan PKB. Walaupun 40 persen dari kandidat yang diajukan PKS merupakan kaum perempuan, hanya tiga (7 persen) dari calonnya yang terpilih sebagai anggota DPR adalah perempuan. Di DPD, 21 persen anggotanya adalah kaum perempuan.

Untuk kali pertama dalam sejarah Indonesia, Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Pemilihan ini dilaksanakan dalam dua putaran pada bulan Juli dan September 2004. Di putaran pertama, semua pasangan calon calon Presiden dan Wakil Presiden diisi oleh satu orang dengan latar belakang Islam yang Kuat. Wiranto menjadi calon Presiden dari Golkar, Megawati Sukarnoputri dari PDIP, Amien Rais dari PAN, Susilo Bambang Yudhoyono dari Partai Demokrat, dan Hamzah Haz dari PPP. Lebih dari 155 juta pemilih terdaftar untuk mencoblos dalam pemilihan yang sekali lagi berlansung jujur dan adil ini. Megawati memenangi 26,6 persen suara sementara Susilo Bambang Yudhoyono 33,6 persen. Maka, dalam pemilihan bulan September keduanya saling bersaing. Berikut Hasil Akhir Pemilihan Presiden RI Putaran 1 tgl. 5 Juli  2004. Sumber data : KPU.Ranking

Pasangan Capres	Suara	Persen
1.      Susilo B.Y. - J. Kalla	36.070.622	33.58 %
2.      Megawati - Hasyim M.	28.186.780	26.24 %
3.      Wiranto-Sallahudin W.	23.827.512	22.19
4.      Amien Rais - Siswono Y.H.	16.042.105	14.94 %
5.      Hamzah H. - Agum G	3.276.001	3.05 %
Jumlah suara	107.403.020	100%

Dengan demikian pasangan Susilo B. Yudhoyono / Jusuf Kalla dan Megawati / Hasyim Muzadi berhak maju ke putaran ke 2 pemilihan Presiden tgl. 20 September 2004.

Rekapitulasi Surat Suara

Surat Suara                            Jumlah

Sah                                         107.403.020

Tidak sah                               2.746.937

Pendaftaran tambahan           470.337

Rusak                                     1.200.397

Tidak terpakai / Golput (?)    30.181.391

Hasil Final Pemilu Presiden Ke 2  Tgl. 20 September 2004

Presiden RI Terpilih Periode 2004 – 2009

      60,62 %                                  39,38 % 
     69.266.350                    44.990.704 
Susilo B.Y. - J. Kalla  Megawati - Hasyim M.

Rekapitulasi Suara :

Jumlah Suara Sah : 114.256.054

Jumlah Suara Tidak Sah : 2.405.651

Total Suara Nasional : 116.662.705  

Sumber data : Keputusan KPU, Senin 4 Okt. Jam 16.30 wib

Penting untuk dicatat bahwa dalam pemilihan Presiden bulan Juli, sangat banyak pemilih tidak mendukung calon yang diusung oleh partai yang mereka pilih pada bulan April, tetapi malah beralih ke kandidat lain. Hal ini menegaskan bahwa pemilih Indonesia sangat individualis dalam pengambilan keputusan mereka dan tidak mau tunduk pada seruan loyalitas yang didengung-dengungkan oleh para pemimpin partai dan kalangan yang disebut pemegang otoritas tradisional seperti tokoh agama. Demokrasi baru Indonesia, dengan kata lain, telah meresap dalam hingga ke tingkatan akar rumput. Banyak pemilih terdaftar juga tidak menggunakan haknya dalam pemilihan umum tahun 2004 ini : 16 persen pada bulan April, hamper 20 persen pada bulan Juli dan mendekati 24 persen pada bulan September, mungkin mencerminkan kelelahan mereka untuk mengikuti tahap pemilihan yang panjang tersebut.

Dalam putaran terakhir pemilihan Presiden pada bulan September 2004, 153,3 juta pemilih terdaftar dan 116,7 juta di antaranya mencoblos. Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presidennya, Jusuf Kalla (lahir tahun 1942), keluar sebagai pemenang dengan 60,6 persen suara. Mereka memenangi pemilihan di hampir setiap provinsi kecuali Bali, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Peralihan politik tersebut sempat dibumbui oleh sikap kurang legawa dari pihak Megawati, seakan-akan dia tidak dapat membayangkan bahwa rakyat Indonesia akan memilih orang lain kecuali dirinya. Tetapi, transisi tersebut berjalan damai dan Susilo Bambang Yudhoyono—secara luas dikenal dengan panggilan akronimnya, SBY—mengambil alih pemerintahan sebagai Presiden Republik Indonesia yang keenem (2004-9). Dia memiliki mandat rakyat yang paling kuat dari semua Presiden dalam sejarah Indonesia. Baru beberapa minggu sesudah menjadi Presiden, SBY harus menghadapi salah satu bencana alam dan kemanusiaan yang paling dahsyat yang pernah melanda negerinya.

Sejak kenaikan SBY menjadi presiden, Indonesia mengalami musibah bencana alam yang hebat dan kecelakaan-kecelakaan transportasi yang datangnya bertubi-tubi. (gempa dan tsunami Aceh, bencana gunung merapi dan gempa Yogyakarta, lumpur lapindi brantas, jatunya pesawat Adam Air, bom di dekat kedutaan besar Australia, BOM diri meledak di Bali, kecelakaan karena terputusnya rangkaian kereta api bengawan jurusan solo-tanahabang 5 tewas ratusan luka-luka, banjir di Jakarta, angin lesus menerjang lempuyangan Yogyakarta, terbakarnya KM Levina I jurusan tanjung priok-pangkal baham, gempa bumi di padang sumbar, kecelakaan pesawat Garuda Indonesia penerbangan 200, gempa bumi lepas pantai dekat Bengkulu, KM Asita III tenggelam, gempa bumi di Simeulue Aceh, tragedy pasuruan-pembagian zakat, dll.)

Pada tanggal 10 Desember 2004 - SBY resmi memerangi korupsi di Indonesia dengan mengeluarkan izin pemeriksaan 25 pejabat negara, diantaranya 2 gubernur KDH, 7 anggota DPR/ MPR, 4 bupati KDH dan 2 walikota. Mulai saat itu Kesangsian sebagian masyarakat, terhadap SBY untuk memberantas korupsi mulai memudar. Pernyataannya yang konsisiten diberbagai media cetak elektronik cukup menggembirakan. SBY juga tidak melakukan intervensi kekuasaan pada aparat penegak hokum perlu diapresiasi. Ketakutan bahkan gerah telah dirasakan oleh para pejabat Negara yang korup sejak program pemberantasan korupsi presiden SBY gencar dilakukan. Kejaksaan Agung RI dan peran KPK telah menjadi andalan perang kejahatan korupsi. Greget perang melawan korupsi semakin gencar terutama ketika jaksa Urip Tri Gunawan tertangkap tangan KPK. Pada saat itu, Ayin (Arthalita) menyerahkan uang tunai sebesar US$ 6000 atau sekitar 5,8 miliar diduga sebagai uang jasa meloloskan kasus bank BLBI. Langkah KPK mencokot jajaran Kejaksaan Agung menimbulkan goncangan dahsyat psikologis cukup hebat. 22 Juni - Tiga mantan direktur Bank Indonesia, yaitu Heru Supraptomo, Hendro Budiyanto, dan Paul Sutopo, akhirnya dijebloskan ke penjara setelah Mahkamah Agung memutuskan bahwa mereka bersalah dalam kasus korupsi BLBI. Dalam kasus yang merugikan negara lebih dari 2 trilyun ini, mereka bertiga hanya dihukum 1,5 tahun penjara.

Pada tanggal 26 Desember 2004 terjadi gempa bumi dan Tsunami. Lebih dari 220ribu jiwa di ujung utara pulau Sumatra, Indonesia, dinyatakan hilang atau meninggal setelah provinsi Aceh disapu oleh badai tsunami raksasa pada malam Natal 2004.

Pada tanggal 1 maret 2005, meski ditolak DPR, harga BBM resmi naik rata-rata sebesar 29% kecuali untuk minyak tanah rumah tangga yang tetap Rp 700/liter. Tanggal 3 maret 2005, pengadilan Indonesia memutuskan Abu Bakar Baasyir bersalah dalam tuduhan konspirasi pengeboman Bali dan dihukum penjara dua setengah tahun. Ia kemudian dibebaskan Juni 2006, satu separempat tahun kemudian.

Pada tanggal 17 Juli 2005, Pemerintah Indonesia mencapai kesepakatan damai dengan kelompok separatis Aceh, Gerakan Aceh Merdeka. Tanggal 15 Agustus 2005 - Pemerintah Indonesia dan GAM kembali duduk di meja perundingan yang diketuai oleh Martti Ahtisaari. Setelah terjadinya Tsunami yang meluluh-lantakkan Aceh, GAM akhirnya setuju untuk menyerahkan seluruh senjatanya dan pemerintah Indonesia setuju untuk menarik seluruh tentara Indonesia, memberikan otonomi, dan pemilihan langsung boleh diselenggarakan. Perjanjian damai berhasil ditandatangani dan secara resmi mengakhiri gerakan separatis GAM di Helsinki, ini mengakhiri sebuah konflik yang telah memakan korban sekitar 15ribu jiwa. Disetujui sebuah gencatan senjata; GAM akan menyerahkan senjata-senjatanya dan menerima kedaulatan Indonesia; sebagai balasannya, orang Aceh dibolehkan mendirikan partai-partai politik local, satu-satunya daerah dimana partai local diperbolehkan di Indonesia. 31 Agustus 2005- Pemerintah Indonesia membebaskan 200 tahanan GAM, tindakan yang merupakan bagian dari ditandatanganinya persetujuan perdamaian. 15 September 2005- Aceh Monitoring Mission (AMM) memulai tugasnya memantau proses damai di Aceh. GAM memulai penyerahan senjata tahap pertama sebagai bagian dari Nota Kesepahaman (MoU) perdamaian di Banda Aceh kepada tim dari AMM. Badan ini nantinya dibubarkan Desember 2006.

Pada tanggal  akhir Mei 2006 – terjadi bencana gunung merapi dan Gempa bumi hebat berkekuatan 6,3 skala richter kembali terjadi di Indonesia, kali ini mengenai kawasan Yogyakarta dan sekitarnya di pulau Jawa dan mengakibatkan enam ribu orang lebih meninggal dunia. Tanggal 27 Mei 2006 – PT.Lapindo brantas yang dimiliki secara mayoritas oleh pengusaha pribumi Aburizal Bakrie, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, melakukan pengeboran di dekat kota Sidoarjo untuk mencari gas. Pada kedalaman sekitar 1800 meter, air, uap, dan gas meledak. Tak lama kemudian muncullah gunung api lumpur yang mengeluarkan aliran lumpur lebih darei 150.000 meter kubik setiap harinya. 27 Januari 2008- Mantan presiden Soeharto meninggal dunia karena komplikasi kesehatan.

Mulai tahun 2009, tanggal 9 April diselenggarakan Pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Pemenangnya adalah Partai Demokrat Golkar dan PDIP. Selanjutnya pada tanggal 8 Juli 2009, Pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Pemenangnya adalah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dalam masa jabatan 2009-2014. Dan SBY menjadi Presiden kembali.

Sedangkan pada tahun 2009 sampai sekarang (2012) di Indonesia banyak terjadi bencana alam, kecelakaan, kerusuhan serta kasus korupsi di elemen-elemen pemerintahan ataupun kejaksaan yang seharusnya menegakkan hukum. Berikut peristiwa-peristiwa yang terjadi di Indonesia sejak 2010 sampai sekarang :

•         Terjadi bencana alam, seperti: 25 Oktober 2009 - Gempa berkekuatan 7.7 skala Richter disertai tsunami mengguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Gempa ini mengakibatkan 286 orang tewas, 252 orang luka berat, 200 hilang.

•         Banyak terjadi kasus, seperti: 14 April 2010– Kerusuhan terjadi di Koja, tepatnya di areal makam Mbah Priok dan sekitarnya, melibatkan Satpol PP dan warga, mengakibatkan sedikitnya tiga orang tewas dan ratusan luka-luka.

•         1 Mei 2010 – Dimulainya Sensus Penduduk Indonesia 2010. Awalnya sensus ditargetkan selesai pada 31 Mei 2010. Namun pada tanggal 31 Mei 2010, BPS memperpanjang waktu sensus hingga tanggal 15 Juni 2010.

•         29 Juni 2010– Sebuah kecelakaan menimpa Kereta Api Logawa jurusan Purwokerto-Jember yang terjadi di antara wilayah Saradan – Wilangan. Kecelakaan ini mengakibatkan 6 penumpang tewas dan 73 penumpang lainnya luka-luka.

•         18 Agustus 2010 – Sebuah perampokan terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara yaitu di Bank CIMB Niaga cabang Medan Aksara Jl. AR Hakim, Medan. Bank ini disatroni kawanan perampok berjumlah kurang lebih 16 orang dan perampok sadis yang menewaskan seorang Brimob itu pun masih diburu.

•         29 Juni – Sebuah kecelakaan menimpa Kereta Api Logawa jurusan Purwokerto-Jember yang terjadi di antara wilayah Saradan – Wilangan. Kecelakaan ini mengakibatkan 6 penumpang tewas dan 73 penumpang lainnya luka-luka.

•         18 Agustus – Sebuah perampokan terjadi di Kota Medan, Sumatera Utara yaitu di Bank CIMB Niaga cabang Medan Aksara Jl. AR Hakim, Medan. Bank ini disatroni kawanan perampok berjumlah kurang lebih 16 orang dan perampok sadis yang menewaskan seorang Brimob itu pun masih diburu.

Selain peristiwa-peristiwa tersebut, banyak juga terjadi konflik di Indonesia, seperti :

6 Februari – Terjadi penyerangan oleh warga Cikeusik terhadap jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten. Akibat penyerangan ini, diperkirakan antara tiga atau enam orang tewas, sementara dua mobil, satu motor, dan satu rumah, hancur diamuk massa.
8 Februari – Aksi anarkis terjadi kembali. Tiga gereja di Temanggung, Jawa Tengah dibakar massa.6 Februari – Terjadi penyerangan oleh warga Cikeusik terhadap jemaah Ahmadiyah di Desa Umbulan, Cikeusik, Pandeglang, Banten. Akibat penyerangan ini, diperkirakan antara tiga atau enam orang tewas, sementara dua mobil, satu motor, dan satu rumah, hancur diamuk massa.
8 Februari – Aksi anarkis terjadi kembali. Tiga gereja di Temanggung, Jawa Tengah dibakar massa.

Disamping kasus kerusuhan ataupun bencana alam yang terjadi tak lupa kasus korupsi pun makin menjadi-jadi. Salah satu contohnya adalah kasus korupsi Wisma Atlet SEA Games di Palembang, Sumatera Selatan yang melibatkan beberapa anggota dari parati Demokrat seperti Nazarudin, Angelina Sondakh, Anas Urbaningrum, dll. Tidak hanya kalangan eksekutif dan legislatif, korupsi telah menjalar pula ke kalangan yudikatif. Selama tahun 2011 tercatat beberapa hakim dan jaksa yang ditangkap KPK. 

Tidak luput juga tentang kasus gejolak dan kekisruhan di Papua. Pertama, yang bisa dikatakan sebagai fenomena baru, yakni gejolak yang terkait dengan perebutan kekuasaan dalam Pilkada. Misalnya, pada 31 Juli lalu terjadi konflik antar warga terkait pilkada di kawasan Ilaga, Kabupaten Puncak Jaya. Akibatnya, 20 orang tewas. Kedua, konflik terkait PT Freeport Indonesia (PTFI).  Ketiga, terjadinya berbagai kasus penembakan yang menyasar karyawan PTFI, karyawan kontraktor PTFI, pendulang emas, masyarakat umum dan aparat baik kepolisian maupun TNI. Dan untuk peristiwa yang terakhir dan disebut-sebut akhir-akhir ini yaitu kecelakaan jatuhnya pesawat Sukhoi Super Jet 100 di Gunung Salak.

BAB III

PENUTUP

KESIMPULAN

Sejak Soeharto lengser dan digantikan oleh BJ Habibie pada tahun 1998-1999. Masa kepresidenan Habibie hanya berlangsung selama 1 tahun saja karena banyaknya konflik-konflik yang melada Indonesia saat itu. Kekacauan karena adanya konflik-konflik antar etnis maupun agama terjadi di banyak tempat di Indonesia yang mengakibatkan para korban mengungsi di negari sendiri. Adanya kasus pemisahan wilayah Timor Timur pada saat itu semakin membuat posisinya di kursi kepresidenan melemah. Kebijakan-kebijakan masa Habibie dianggap gagal dalam mempertahankan keutuhan NKRI.

Disaat bersamaan saat kondisi Indonesia kacau karena banyaknya kerusuhan, rakyat sedang mempersiapkan pemilu yang pertama. Pemilu dimenangkan Megawati Sukarnoputri tetapi Abdurrahman Wahidlah yang menjadi Presiden karena saat itu Presiden masih dipilih oleh MPR. Abdurrahman Wahid hanya bias bertahan selama 21 bulan karena banyaknya masalah sosial seperti kerusuhan Poso serta kasus lainnya yang mengakibatkan ia diberhentikan melalui siding MPR lalu digantikan oleh Megawati. Keadaan sosial dan ekonomi masa Megawati bertambah kacau pasalnya aksi terror bom yang menewaskan banyak orang banyak terjadi dimana-dimana serta pertumbuhan penduduk meningkat pesat. Dalam bidang ekonomi, rakyat banyak yang menganggur karena ketidak sediaan lapangan pekerjaan dan juga maraknya kasus korupsi bahkan melebihi pada masa Suharto dulu.

Pada tahun 2004 diselenggarakan pemilu Presiden untuk yang pertama kalinya di Indonesia oleh rakyat. SBY menjadi saingan terberat Megawati yang ingin maju lagi menjadi Presiden. Akan tetapi sepertinya rakyat tidak percaya lagi dengan Megawati, dan hasil pemilu dimenangkan oleh SBY dari Partai Demokrat. SBY menjadi Presiden selama 2 periode 2004-2008 dan 2009-2014 (saat ini). Selama pemerintahan SBY, banyak terjadi kasus dalam kehidupan sosial, ekonomi ataupun politik yang terjadi. Kebanyakan masalah sosial karena banyaknya bencana alam mulai dari tsunami di Aceh, dll juga di banyak daerah terjadi kerusuhan-kerusuhan. Kasus yang paling banyak disoroti yaitu kasus korupsi yang melibatkan banyak pihak dari kalangan politikus ternama dan dari elemen-elemen pemerintahan serta kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

Thontowi, Jawahir. 2009.  Penegakkan Hukum & Diplomasi Pemerintahan SBY. Yogyakarta: Penerbit Leutika

Prasojo, Eko. 2009. Reformasi Kedua. Jakarta: Penerbit Salemba Humanika.

Lesmana M.A., Prof. Dr. Tjipta. 2009. Dari Soekarno sampai SBY : Intrik & lobi Politik Para Penguasa. Jakarta : Gramedia

Kencana Syafiie, Inu, Azhari. 2005. Sistem Politik Indonesia. Bandung : PT.Refika Aditama

http://priscillia.blog.fisip.uns.ac.id/2011/12/26/pembangunan-pasca-orde-baru-habibie-sby/